Kritik HRD Soal DED Bireuen, Sebagai Tanggung Jawab Moral, Bukan Ancaman

- Jurnalis

Rabu, 22 Oktober 2025 - 10:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BIREUENKritik yang disampaikan, Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD) terhadap lambannya penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan di Kabupaten Bireuen, seharusnya dibaca sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional, bukan sebagai ancaman terhadap pemerintah daerah.

Hal tersebut ditegaskan Muhammad Rajif, S.H., M.H, Alumni Pasca Sarjana Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Dikatakan Rajief, yang menilai bahwa sikap sebagian pihak yang menuding kritik HRD sebagai tindakan “tendensius” atau “pencipta kegaduhan” merupakan pandangan keliru dan dapat menyesatkan publik.

ADVERTISEMENT

paralax

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, HRD sebagai Anggota DPR RI Komisi V memiliki mandat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengakses program dari kementerian teknis.

> “Pernyataan HRD tentang lambannya DED bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk memperbaiki arah kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Itu bentuk tanggung jawab moral seorang wakil rakyat,” tegas Rajif.

Rajif menjelaskan, HRD telah berulang kali membuka ruang komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama agar Bireuen dapat memperoleh perhatian dalam proyek infrastruktur strategis nasional. Namun, upaya itu akan sulit terwujud jika kritik konstruktif justru direspons dengan sikap defensif.

> “Pembangunan bukan sekadar proyek fisik, tapi soal tata kelola yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Menutup ruang kritik justru menghambat kemajuan,” tambahnya.

Rajif menilai, HRD konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Bireuen di tingkat nasional. Kritik yang disampaikan merupakan bagian dari komitmen agar daerah itu tidak hanya disebut “strategis” dalam pidato politik, tetapi benar-benar mendapatkan program nyata dari pemerintah pusat.

> “Dalam politik yang sehat, diam adalah kelalaian, sedangkan kritik adalah bentuk kepedulian. Bireuen butuh kerja sama, bukan sensitifitas berlebihan terhadap suara kebenaran,” pungkas Muhammad Rajief. ##

Berita Terkait

Surya Dharma : Bupati Bireuen Jangan Berlindung di Balik Pusat, Ini Kewajiban Daerah
Pembukaan Pengajian Dayah Darul Inayah Geudong – Geudong Sukses
Pendemo Kembali Desak KPK Audit Dana Korban Banjir di Bireuen
Gerbang Tani Nilai Bupati Bireuen Lambat Tangani Sektor Pertanian dan Perikanan
HRD Soroti Respon Bupati Bireuen : Jangan Jadikan Kritik Alasan Kehilangan Semangat Bantu Korban Banjir
Pak Safrizal Silakan Tanya Langsung ke Pengungsi, Jangan Cuma Dengar Info di Pendopo Bupati
Dewan Pimpinan PJS Cabang Bireuen Gelar Buka Puasa Bersama
HRD Sesalkan Sikap Pemkab Bireuen, Bantuan Presiden Rp 4 Miliar Tidak Digunakan untuk Korban Banjir

Berita Terkait

Kamis, 9 April 2026 - 21:10 WIB

Surya Dharma : Bupati Bireuen Jangan Berlindung di Balik Pusat, Ini Kewajiban Daerah

Rabu, 8 April 2026 - 16:31 WIB

Pembukaan Pengajian Dayah Darul Inayah Geudong – Geudong Sukses

Senin, 6 April 2026 - 16:31 WIB

Pendemo Kembali Desak KPK Audit Dana Korban Banjir di Bireuen

Kamis, 26 Maret 2026 - 12:22 WIB

Gerbang Tani Nilai Bupati Bireuen Lambat Tangani Sektor Pertanian dan Perikanan

Kamis, 19 Maret 2026 - 22:52 WIB

HRD Soroti Respon Bupati Bireuen : Jangan Jadikan Kritik Alasan Kehilangan Semangat Bantu Korban Banjir

Berita Terbaru