Klikindonesia – Subulussalam l Dugaan lenyapnya anggaran kehumasan Pemerintah Kota Subulussalam senilai sekitar Rp 400 juta kini bukan lagi sekadar isu liar. Sorotan publik mengarah tajam ke Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan (Kompin) Setdako Subulussalam, menyusul pergantian mendadak Kepala Bagian tanpa penjelasan terbuka.(31/12).
Informasi yang dihimpun media dari sejumlah sumber internal menyebutkan, realisasi dan pertanggungjawaban dana humas tersebut tidak pernah dipaparkan secara transparan, baik kepada internal pemerintahan maupun publik. Kondisi ini memicu dugaan adanya pengelolaan anggaran yang bermasalah.
Situasi kian memanas setelah beredar informasi bahwa Kabag Kompin sebelumnya diduga memiliki kebiasaan bermain judi online (judol). Dugaan tersebut menjadi perbincangan luas dan diyakini sejumlah pihak berkaitan dengan tidak jelasnya penggunaan dana humas ratusan juta rupiah itu. Meski belum dibuktikan secara hukum, kombinasi antara anggaran yang tak jelas, pergantian jabatan mendadak, dan isu perilaku menyimpang pejabat dinilai sebagai sinyal kuat perlunya penegakan hukum dan audit menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah elemen masyarakat mendesak Unit Tipikor Polres Subulussalam, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Inspektorat Daerah, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit forensik terhadap anggaran humas Kompin Setdako.
“Jika benar ada dana publik yang menguap dan pejabat hanya ‘dipindahkan’, ini bukan pembinaan, tapi pembiaran,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Pemko Subulussalam memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi resmi soal dana Rp400 juta, alasan pergantian jabatan, maupun isu judi online.
Publik kini bertanya: siapa dilindungi, dan siapa harus bertanggung jawab. ///@
