Klikindonesia – Bireuen, Rabu 21 Januari 2026, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen, Penyidik pada Kejari Bireuen melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap 1 (satu) orang tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana DAN NON Fisik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Kabupaten Bireuen Tahun 2024 atas nama tersangka A M.
Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan penetapan tersangka A M selaku Bendahara Pengeluaran pada DPMGP-KB sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2025, karena telah ditemukan adanya 2 (dua) alat bukti dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Bireuen atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Biaya Operasional Keluarga Berencana DAN NON Fisik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun 2024 tanggal 13 Januari 2026 ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.112.738.901,- (satu milyar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus satu rupiah)
Bahwa perbuatan Tersangka A M disangka melanggar, Primair : Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Selanjutnya berdasarkan alasan Subjektif dan Objektif guna kepentingan Penyidikan dan Penuntutan, Tim Penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka A M di Lapas Kelas II B Bireuen selama 20 hari sejak tanggal 21 Januari 2026 s.d 09 Februari 2026.
Bahwa penyidikan masih terus berlangsung, tidak kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban.##
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
