Klikindonesia – BIREUEN, Ketua Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN, Tgk. Razali Nurdin, menyesalkan kebijakan Bupati Bireuen yang tidak mengusulkan pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat korban banjir yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir yang melanda Kabupaten Bireuen.
Menurut Tgk. Razali Nurdin, kondisi ini sangat memprihatinkan, terlebih dalam beberapa hari ke depan umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat korban banjir yang terpaksa bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi yang serba terbatas dan jauh dari kata layak.
“Ramadan adalah bulan ibadah dan ketenangan. Sangat disayangkan jika masyarakat yang menjadi korban banjir masih harus menjalani hari-hari mereka di tenda pengungsian tanpa kepastian tempat tinggal yang lebih manusiawi,” ujar Tgk. Razali Nurdin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN menilai, alangkah bijaknya jika Bupati Bireuen mengusulkan pembangunan Huntara dan Huntap secara bersamaan. Dengan demikian, sambil menunggu kesiapan hunian tetap (Huntap), masyarakat terdampak dapat terlebih dahulu tinggal di hunian sementara yang lebih layak dan aman.
Lebih lanjut dijelaskan, Huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh sementara, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemulihan kondisi psikologis dan kesehatan mental masyarakat terdampak bencana. Hunian yang layak akan memberikan rasa aman, kenyamanan, dan martabat bagi para korban banjir, terutama anak-anak, lansia, dan perempuan.
Di sisi lain, Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN tetap memberikan apresiasi atas kinerja Bupati Bireuen dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menangani bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Upaya tanggap darurat dan penanganan awal dinilai telah dilakukan dengan cukup baik.
Namun demikian, Fraksi PAS, Demokrat, dan PAN menegaskan bahwa keputusan untuk tidak mengusulkan pembangunan Huntara merupakan sebuah kekeliruan yang bersifat fatal dan perlu segera dievaluasi. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat korban banjir yang kehilangan tempat tinggal.
“Oleh karena itu, kami mendesak Bupati Bireuen untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut dan mengambil langkah konkret dengan mengusulkan pembangunan Huntara demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terdampak,” tutup Tgk. Razali Nurdin. ##
