BIREUEN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka SPd.I,M.Pd, menyesalkan sikap tidak etis yang dipertunjukkan oleh anggota DPRK Bireuen dari Partai NasDem, Fadhli Yusuf dalam menanggapi berbagai isu publik akhir-akhir ini.
Menurut Abi Nanda sapaan akrab Nanda Rizka, Fadhli justru memperkeruh suasana politik daerah dengan pernyataan yang tidak berdasar dan mengandung tendensi personal.
“Debat kusir seperti ini tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat. Kalau benar peduli dengan pembangunan Bireuen, seharusnya bicara berdasarkan data dan aturan, bukan dengan gaya provokatif dan sok tahu,” tegas Nanda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Abi Nanda menyoroti soal DED (Detail Engineering Design) yang sempat dijadikan bahan serangan politik oleh Fadhli. Ia menjelaskan bahwa DED adalah prasyarat teknis yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk setiap usulan program yang akan diajukan melalui APBN.
“DED justru menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan program pembangunan. Itu bukan kesalahan, melainkan langkah profesional agar Bireuen bisa mendapatkan alokasi dari pusat,” jelasnya.
Ia juga meluruskan isu soal DED yang disebut akan kadaluarsa jika tidak segera direalisasikan. “Pernyataan itu keliru dan menyesatkan publik. Tidak ada satu pun regulasi yang menyatakan DED bisa ‘expired’, cetus Abi Nanda dengan sinis..
DED hanya bisa ditinjau ulang jika ada perubahan kondisi atau kebutuhan daerah. Jadi jangan menebar kebingungan dengan narasi yang tidak punya dasar hukum,” tegas Ketua Fraksi PKB itu.
Terkait aktivitas Fadhli yang belakangan kerap muncul menanggapi berbagai isu lokal dengan gaya seolah mewakili Pemerintah Kabupaten Bireuen, Abi Nanda mempertanyakan posisi dan perannya. “Apakah beliau sekarang sudah merangkap jabatan sebagai Juru Bicara Pemkab Bireuen? Karena kalau sebagai anggota DPRK, seharusnya fokus pada fungsi pengawasan dan legislasi, bukan sibuk mengomentari semua hal demi mencari panggung,” sindir Abi Nanda tajam.
Abi Nanda juga menyinggung peristiwa kunjungan kerja Anggota DPR RI H. Ruslan M. Daud (HRD) awal Oktober 2025 lalu, yang turut membawa sejumlah pejabat penting setingkat Direktur dan Kepala Balai dari berbagai Kementerian. Ironisnya, tidak satu pun pejabat Pemkab Bireuen yang hadir untuk menyambut rombongan tersebut.
“Padahal, dalam adat Aceh ada budaya ‘peumulia jamee’ — memuliakan tamu. Apalagi mereka datang membawa program pembangunan untuk Bireuen. Ini menunjukkan rendahnya koordinasi dan etika birokrasi daerah,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Nanda Rizka mengajak semua pihak berhenti membuat gaduh dan kembali fokus bekerja untuk masyarakat. “Sudahi politik asal bunyi yang hanya membuat rakyat muak. HRD sudah berbuat nyata untuk Bireuen sejak lama — dari pemberdayaan, infrastruktur, hingga memperjuangkan program strategis nasional. Jadi, mari kita bantu pemerintah dengan kerja nyata, bukan dengan bicara asal bos senang,” pungkas Abi Nanda. (*)
