Jakarta : Menjelang genap satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan. akademisi dan pengamat kebijakan publik Dr. Iswadi menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan, baik dari sisi program maupun personel pelaksana.
Dalam keterangannya, Dr. Iswadi menekankan bahwa evaluasi di tahun pertama merupakan titik krusial untuk memastikan jalannya program unggulan pemerintah, sekaligus sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ke depan.
Satu tahun pertama adalah masa adaptasi dan konsolidasi. Tapi setelah itu, publik berhak melihat apakah program program yang dijanjikan benar benar berjalan, dan siapa saja yang mampu menjalankannya dengan baik. Evaluasi menjadi keharusan, ujar Dr. Iswadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu sorotan utama Dr. Iswadi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi andalan kampanye dan kini mulai dilaksanakan secara bertahap. Ia mengapresiasi visi program tersebut yang berorientasi pada perbaikan gizi dan kesejahteraan masyarakat, namun menemukan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaannya di lapangan.
Menurutnya, masih banyak persoalan tata kelola yang perlu segera diperbaiki, seperti regulasi yang belum tuntas, dapur program yang tidak aktif, minimnya pengawasan, serta kurangnya standardisasi kebersihan dan kualitas makanan yang disalurkan.
Program MBG sangat potensial. Tapi niat baik saja tidak cukup. Harus ada perbaikan manajemen, audit program, penguatan regulasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan, tambahnya.
Dr. Iswadi juga menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengevaluasi program program prioritas, namun juga meninjau kembali komposisi dan kinerja para pejabat pelaksana, termasuk menteri, kepala badan, dan birokrat teknis.
Bila ada personel yang tidak mampu bekerja sesuai target atau justru menghambat program, maka perombakan atau rotasi perlu dilakukan. Pemerintahan tidak bisa terus menerus memberikan toleransi terhadap kinerja yang rendah, ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga sempat menyatakan kemungkinan melakukan evaluasi kabinet setelah enam bulan hingga satu tahun berjalan. Namun hingga kini belum ada kejelasan resmi mengenai batas waktu evaluasi ataupun rencana reshuffle. Menteri Sekretaris Negara sendiri menyebut bahwa evaluasi dilakukan secara bertahap, tidak terikat waktu, dan berfokus pada hasil kerja.
Dr. Iswadi melihat bahwa publik menantikan ketegasan pemerintah dalam menunjukkan akuntabilitas dan keberanian melakukan perbaikan. Evaluasi menyeluruh di tahun pertama akan menjadi indikator penting terhadap arah kebijakan nasional ke depan.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengingatkan bahwa jika evaluasi dilakukan secara serius dan berbasis data, maka tahun kedua pemerintahan Prabowo bisa menjadi momentum untuk akselerasi pembangunan. Sebaliknya, jika evaluasi bersifat kosmetik atau hanya formalitas, maka risiko stagnasi dan penurunan kepercayaan publik akan semakin besar.##
