Klikindonesia, Jakarta : Menanggapi berkembangnya isu publik terkait pernyataan Saiful Mujani yang dinarasikan sebagai ajakan untuk menjatuhkan Prabowo Subianto sebelum masa jabatan berakhir, Dr. Iswadi menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman tegas terhadap wacana tersebut. Ia menilai, narasi semacam ini berpotensi merusak tatanan demokrasi serta mengganggu stabilitas politik nasional.
Menurut Dr. Iswadi, demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi konstitusi yang kokoh, yang secara tegas mengatur masa jabatan presiden selama lima tahun. Pergantian kepemimpinan nasional, lanjutnya, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan umum yang sah, transparan, dan berlandaskan hukum. Oleh karena itu, setiap upaya menggiring opini publik ke arah delegitimasi pemerintahan di luar mekanisme konstitusional harus disikapi secara kritis, proporsional, dan tidak dibiarkan berkembang tanpa klarifikasi yang objektif.
Demokrasi bukan sekadar kebebasan berpendapat, tetapi juga mengandung tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas dan menghormati aturan main yang telah disepakati bersama. Jika benar ada upaya membangun opini untuk menjatuhkan pemerintahan sebelum waktunya, maka hal tersebut merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi kita, ujar Iswadi dalam keterangan resminya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam sistem demokrasi. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari mekanisme kontrol publik yang sehat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif, berbasis data dan fakta, serta tetap berada dalam koridor hukum dan etika politik yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya peran strategis para intelektual, akademisi, serta lembaga survei dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, setiap pernyataan yang disampaikan oleh tokoh publik memiliki dampak luas terhadap persepsi masyarakat. Oleh sebab itu, penyampaian opini ke ruang publik harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjunjung tinggi akurasi, serta mempertimbangkan implikasi sosial dan politik yang mungkin timbul.
Tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan kesejukan dalam ruang demokrasi, bukan justru memperkeruh suasana. Dalam konteks politik yang dinamis, narasi yang tidak utuh atau berpotensi disalahartikan dapat memicu kegaduhan yang tidak produktif, tambahnya.
Dalam pernyataannya, Dr. Iswadi juga mengajak seluruh elemen bangsa mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, akademisi, media massa, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa periode awal pemerintahan merupakan fase krusial dalam melakukan konsolidasi kebijakan serta menjalankan program program strategis yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.
Ia menilai, energi bangsa seharusnya difokuskan pada agenda pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi nasional, serta peningkatan daya saing global. Konflik politik yang tidak produktif, apalagi yang dibangun di atas narasi yang tidak sehat, hanya akan menghambat kemajuan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Lebih jauh, Dr. Iswadi menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Kepercayaan tersebut, menurutnya, merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi keberlangsungan negara. Jika kepercayaan ini tergerus oleh narasi yang tidak bertanggung jawab, maka dampaknya bisa sangat luas terhadap stabilitas nasional.
Terkait dinamika politik menuju Pemilu 2029, Dr. Iswadi mengajak semua pihak untuk menjadikannya sebagai momentum demokrasi yang sehat, bermartabat, dan penuh integritas. Ia menekankan bahwa kontestasi politik harus diisi dengan adu gagasan, program, dan visi kebangsaan, bukan dengan upaya delegitimasi atau narasi menjatuhkan pihak lain di luar mekanisme yang sah.
Pemilu adalah satu satunya jalan konstitusional untuk melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, mari kita hormati siklus demokrasi lima tahunan ini sebagai bentuk kedewasaan kita dalam berbangsa dan bernegara, tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dr. Iswadi mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang beredar, terutama yang belum terverifikasi secara utuh. Ia mendorong publik untuk lebih bijak dalam menyaring informasi, meningkatkan literasi digital, serta mengedepankan semangat persatuan di tengah keberagaman.
Indonesia adalah bangsa besar dengan kekayaan keberagaman yang luar biasa. Menjaga persatuan, stabilitas, dan integritas demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Demokrasi harus menjadi sarana untuk memperkuat bangsa, bukan menjadi alat untuk memecah belah, pungkasnya.##
