Jakarta : Tahun 2025 kembali menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia dalam mengenang jasa para pejuang kemerdekaan melalui penetapan gelar Pahlawan Nasional. Namun, di balik euforia penghargaan itu, muncul suara kritis dari Aceh daerah yang dikenal sebagai Daerah Modal* NKRI. Dari sekian nama yang dianugerahi gelar tertinggi tersebut, tak satu pun berasal dari Aceh.
Kondisi ini memantik kekecewaan dan keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan di Tanah Rencong. Salah satunya datang dari Dr. Iswadi , seorang akademisi, budayawan, dan pemerhati sejarah . Dalam pernyataannya kepada media, ia menilai keputusan pemerintah itu sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi besar Aceh dalam sejarah perjuangan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aceh adalah daerah yang memberikan modal moral, spiritual, dan bahkan finansial untuk berdirinya NKRI. Tapi ironisnya, dalam penetapan Pahlawan Nasional tahun ini, tak satu pun nama tokoh Aceh yang muncul. Ini seolah menunjukkan bahwa Aceh tidak dihargai sebagaimana mestinya,” ujarnya dengan nada kecewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dr. Iswadi, Aceh memiliki sejarah panjang dan luar biasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai daerah yang gigih melawan penjajah Belanda, tetapi juga menjadi tumpuan kekuatan Islam dan nasionalisme yang membakar semangat perjuangan di berbagai wilayah nusantara.
Ia mengingatkan bahwa dalam catatan sejarah, Aceh pernah menjadi satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk sepenuhnya pada kekuasaan kolonial, bahkan mampu mempertahankan kedaulatan lebih lama dibandingkan wilayah lain. Tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Tgk. Chik Ditiro, dan beberapa lainnya memang sudah diakui sebagai pahlawan nasional. Namun, di balik nama-nama besar itu, masih banyak tokoh Aceh yang menurutnya layak mendapat pengakuan serupa.
“Banyak ulama, pejuang, dan pemimpin lokal Aceh yang berjuang dengan sepenuh hati, tetapi belum diangkat oleh negara. Mereka tidak kalah berjasa dibandingkan tokoh-tokoh dari daerah lain,” tegas Dr. Iswadi.
Ia juga menyoroti bahwa Aceh tidak hanya berjasa di masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga setelah republik berdiri. Salah satu bukti nyata kontribusi Aceh adalah pemberian sumbangan emas rakyat Aceh untuk membeli pesawat pertama Indonesia, RI-001 Seulawah, yang kemudian menjadi cikal bakal maskapai Garuda Indonesia.
Pesawat itu dibeli dari hasil sumbangan masyarakat Aceh, bukan dari kas negara. Tapi, apakah bangsa ini masih mengingatnya? Pengakuan terhadap jasa Aceh semakin lama semakin pudar, katanya dengan nada prihatin.
Dr. Iswadi menilai absennya nama tokoh Aceh dalam daftar Pahlawan Nasional 2025 menandakan masih adanya ketimpangan dalam mekanisme seleksi dan penilaian yang dilakukan pemerintah pusat. Ia menganggap proses seleksi pahlawan nasional kerap kali tidak sepenuhnya objektif, dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik serta dominasi daerah tertentu yang lebih dekat dengan kekuasaan.
Proses ini seharusnya didasarkan pada kontribusi nyata dan nilai perjuangan, bukan pada seberapa kuat lobi politik daerah atau siapa yang lebih sering disorot media nasional. Sejarah tidak boleh dipolitisasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Dr. Iswadi menilai pengabaian terhadap tokohntokoh Aceh bisa berdampak terhadap semangat generasi muda dalam mengenal jati diri dan kebanggaan terhadap sejarah daerahnya sendiri. Ia menilai bahwa pengakuan negara terhadap jasa para tokoh daerah bukan hanya soal penghargaan simbolik, tetapi juga tentang membangun identitas nasional yang beragam.
“Anak-anak muda Aceh perlu tahu bahwa leluhur mereka adalah bagian penting dari sejarah Indonesia. Kalau negara tidak memberikan pengakuan yang pantas, bagaimana mereka bisa merasa menjadi bagian dari republik ini?” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Aceh agar lebih aktif memperjuangkan usulan pahlawan dari daerahnya ke tingkat nasional. Menurutnya, banyak tokoh lokal yang sebenarnya sudah diusulkan sejak lama, tetapi terhambat oleh proses birokrasi dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah sendiri.
“Pemerintah Aceh jangan diam saja. Ini tanggung jawab moral kita semua untuk memperjuangkan tokoh tokoh yang layak mendapat pengakuan nasional. Kalau bukan kita yang memperjuangkannya, siapa lagi?” kata Iswadi.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi berharap agar pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali proses penetapan Pahlawan Nasional agar lebih transparan, inklusif, dan adil terhadap seluruh daerah.
Aceh telah berkorban banyak untuk republik ini. Sudah selayaknya pengorbanan itu dibalas dengan penghargaan yang sepadan. Jangan biarkan sejarah bangsa ini hanya ditulis oleh sebagian daerah, sementara yang lain dilupakan, pungkasnya.##
