Klikindonesia : Jakarta : Akademisi dan pendidik dengan rekam jejak panjang dalam dunia pendidikan, yang selama ini fokus pada pendidikan karakter, keadilan sosial, dan pembebasan melalui ilmu. Yang juga pendiri organisasi Pejuang Pendidikan Indonesia (PPI),Dr. Iswadi, M.Pd. memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang dinilai sebagai komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia sekaligus memperkuat pengamanan aset negara. Penilaian tersebut disampaikan dalam sebuah forum diskusi nasional bertema keberlanjutan lingkungan dan reformasi tata kelola sumber daya alam.
Dalam peryataannya, Dr. Iswadi menyatakan bahwa kebijakan baru yang sedang didorong pemerintah menunjukkan perubahan paradigma penting: dari orientasi eksploitasi menuju konservasi berbasis kesejahteraan masyarakat. Ia menilai bahwa komitmen tersebut bukan hanya sebuah keputusan administratif, tetapi juga langkah moral untuk melindungi kekayaan alam Indonesia sebagai aset strategis bangsa.
Hutan Indonesia bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi benteng negara. Menjaga hutan berarti menjaga pertahanan ekologis dan keberlanjutan aset nasional ujar Dr. Iswadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, selama beberapa dekade, tata kelola hutan kerap menghadapi dilema antara kepentingan industri dan keberlangsungan lingkungan. Kehadiran kebijakan yang lebih tegas dinilai mampu menempatkan kedua kepentingan itu dalam keseimbangan yang sehat. Dr. Iswadi menilai bahwa pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus saling bertentangan dengan pelestarian alam.
Salah satu aspek yang memperoleh sorotan positif adalah tindakan tegas pemerintah terhadap praktik ilegal seperti perambahan, penyalahgunaan izin, serta penguasaan lahan yang tidak sah. Langkah ini, menurut Dr. Iswadi, merupakan bagian penting dalam menghentikan kebocoran nilai aset negara yang selama ini berpotensi merugikan keuangan publik.
Penegakan hukum di kawasan hutan adalah langkah strategis. Ketika aset negara dikelola dengan baik dan dilindungi dari praktik ilegal, maka fondasi pembangunan jangka panjang akan menjadi jauh lebih kuat tambahnya.
Dr. Iswadi juga menggarisbawahi bahwa kebijakan pengamanan hutan dapat membawa dampak sosial yang signifikan. Dalam kunjungannya ke beberapa wilayah, ia menemukan bahwa masyarakat lokal yang hidup di sekitar hutan sering kali masih berada dalam kondisi ketidakpastian status lahan. Karena itu, ia menilai bahwa arah kebijakan pemerintah yang melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan hutan merupakan langkah positif menuju pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal.
Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menciptakan model pengelolaan hutan yang lebih inklusif, di mana masyarakat bukan hanya menjadi penonton, melainkan mitra dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menilai bahwa keberanian pemerintah terlihat dari keberpihakan nyata terhadap isu lingkungan sebagai agenda nasional. Di tengah ancaman perubahan iklim global, tindakan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang rusak dan memperkuat upaya reforestasi menjadi bukti bahwa negara tengah membangun fondasi ekologis yang penting bagi generasi mendatang.
Keberhasilan kebijakan ini membutuhkan konsistensi, transparansi, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Namun komitmen awal yang ditunjukkan pemerintah patut diapresiasi sebagai langkah transformasi tata kelola lingkungan di Indonesia tutup Dr. Iswadi.##
