Klikindonesia – Jakarta : Ditahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dua agenda strategisnya adalah memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi dan menata kembali pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar lebih berpihak kepada negara serta masyarakat. Dr. Iswadi seorang akademisi dan analis kebijakan publik menyampaikan pandangan mendalam mengenai apa yang ia sebut sebagai Operasi Besar yang sedang dibangun oleh Prabowo: upaya simultan memburu aliran dana gelap dan merapikan struktur pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Menurut Dr. Iswadi, Indonesia selama puluhan tahun menghadapi dua masalah kembar yang saling menguatkan: kebocoran dana publik akibat korupsi sistemik dan keteraturan yang lemah dalam tata kelola SDA. Ia menjelaskan bahwa kedua persoalan tersebut tidak bisa dipisahkan. Korupsi yang mengakar sering berkelindan dengan bisnis-bisnis ekstraktif, perizinan, hingga monopoli rantai distribusi. Setiap celah dalam sistem perizinan, ekspor, atau mekanisme bagi hasil menjadi ruang bagi aktor-aktor yang mencari keuntungan pribadi. Dalam konteks inilah, ia menilai arah kebijakan Prabowo sebagai operasi simultan menembak dua sasaran dalam satu strategi besar.
Dr. Iswadi menilai bahwa yang membedakan pendekatan Prabowo adalah skala dan keberanian politik. Ia melihat adanya sinyal keinginan untuk mengoptimalkan lembaga lembaga penegakan hukum agar lebih terkoordinasi, terutama dalam pelacakan jejak dana korupsi yang mengalir ke luar negeri. Baginya, fokus pada asset recovery atau pemulihan aset adalah kunci. Ada ribuan triliun potensi kekayaan yang sebenarnya milik negara tetapi hilang karena korupsi atau manipulasi, katanya. Menurut analisisnya, Prabowo ingin memastikan bahwa perang terhadap korupsi tidak hanya berhenti pada penangkapan individu tetapi juga pada pemulihan dana, sistem, dan fungsi kelembagaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks penataan SDA, Dr. Iswadi menyoroti bahwa Indonesia memasuki fase baru: kebutuhan hilirisasi yang lebih matang, peningkatan nilai tambah dalam negeri, serta pemutusan rantai rente yang selama ini menguasai sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, migas, dan energi. Ia menilai bahwa visi Prabowo tentang kedaulatan energi dan pangan tidak akan tercapai jika struktur SDA tetap dikendalikan oleh oligarki yang mengakar. Karena itu, penataan ulang izin, audit menyeluruh terhadap operasi pertambangan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan menjadi bagian integral dari operasi besar ini.
Dalam narasinya, Dr. Iswadi menggarisbawahi bahwa Prabowo tampaknya memahami satu hal: tanpa membersihkan kebocoran fiskal, negara tidak akan punya ruang pembiayaan untuk program program strategis seperti peningkatan kesejahteraan aparat keamanan, pemerataan pembangunan, atau program pangan nasional. Ia memandang bahwa operasi pemberantasan korupsi yang lebih agresif merupakan pondasi bagi seluruh agenda kebijakan lainnya.
Namun, Dr. Iswadi tetap menjaga nada kritis. Ia mengingatkan bahwa setiap perang terhadap korupsi memerlukan konsistensi politik yang panjang. Resistensi dari aktor aktor lama sangat mungkin muncul, baik dalam bentuk perlawanan politik, tekanan korporasi, maupun sabotase kebijakan di birokrasi tengah. Tantangan terbesar, menurutnya, bukan hanya soal keberanian presiden, tetapi kemampuan membangun ekosistem tata kelola yang transparan, terukur, dan berbasis data.
Ia juga memberi catatan bahwa penataan SDA harus melibatkan masyarakat lokal. Jika hanya dipusatkan pada pemerintah dan perusahaan besar, keberlanjutan produksi dan penerimaan publik akan lemah. Tidak boleh ada lagi masyarakat adat yang tersingkir atau petani yang kehilangan akses tanah karena proyek proyek besar, ujarnya. Penataan ulang berarti memperkuat keadilan ekologis, bukan sekadar menaikkan pendapatan negara.
Lebih jauh, Dr. Iswadi melihat bahwa agenda Prabowo berpotensi menjadi titik balik sejarah. Jika Indonesia mampu mengurangi kebocoran dana dan mengelola SDA dengan optimal, negara dapat membangun fondasi ekonomi berdaulat yang selama ini hanya menjadi slogan. Ia mengibaratkan langkah ini sebagai “membenahi sumur sebelum menyalakan pompa negara harus menutup kebocoran internal sebelum menambah kapasitas pembangunan.
Pada bagian penutup analisanya, Dr. Iswadi menekankan pentingnya transparansi publik. Ia mendorong pemerintah untuk membuka data, mengedepankan digitalisasi perizinan, serta melibatkan lembaga independen dalam setiap audit besar. Baginya, keberhasilan operasi besar ini akan ditentukan oleh sejauh mana rakyat bisa memantau, memahami, dan mengawal prosesnya.
Dengan demikian, narasi Dr. Iswadi bukan semata kritik atau apresiasi terhadap pemerintah, tetapi sebuah peta jalan yang menunjukkan bahwa perang terhadap korupsi dan penataan SDA adalah proyek jangka panjang. Menurutnya, jika Prabowo benar benar mengeksekusi operasi ini secara konsisten, Indonesia berpeluang memasuki era baru: negara yang kuat secara fiskal, berdaulat atas kekayaannya, dan lebih adil bagi seluruh warganya.##
