Klikindonesia – Jakarta, Kilas Balik Tahun 2025 – 2026
Supaya Ada Keterbukaan anggaran promosi dikantor lembaga Pertikal horizontal disetiap daerah jangan ada dusta diantara pemerintah daerah dengan mitra kerja pers .
Tokoh Pers Internasional sekaligus Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menegaskan harapannya agar seluruh lembaga publik dan institusi negara mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana media serta bersikap adil tanpa diskriminasi terhadap perusahaan pers.
Pernyataan tersebut disampaikan Rabu 28 Januari 2026 saat berkomunikasi dengan para pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantor nya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta 28/1/2026 via telpon selulernya
Menurut Prof. Sutan Nasomal, media pers merupakan pilar keempat demokrasi Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan pembangunan, khususnya dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara objektif, edukatif, dan bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, media pers perlu didukung dari berbagai aspek, baik dari sisi akses terhadap informasi maupun dukungan terhadap penggerak operasional media,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya meningkatkan kinerja media pers yang profesional dan berkualitas merupakan harapan bersama. Media dan wartawan memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa perusahaan pers dan insan pers bernaung dalam legalitas resmi yang diberikan negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta legalitas pendukung lainnya, sehingga keberadaan media memiliki dasar hukum yang jelas.
“Dengan landasan hukum yang kuat, media pers harus dipandang sebagai mitra strategis dalam membangun sistem informasi yang sehat, transparan, dan mencerdaskan masyarakat,” tutup Prof. Dr. Sutan Nasomal.
Sumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Tokoh Pers Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka.
