Klikindonesia, Jakarta : Wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali mencuat menjelang Pemilu 2029. Kali ini, Dr. Iswadi mengemukakan gagasan strategis agar ambang batas dinaikkan menjadi 10 persen suara sah nasional. Usulan tersebut bukan sekadar perubahan teknis dalam aturan pemilu, melainkan bagian dari desain besar untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil serta efektif.
Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap. Namun dalam praktik ketatanegaraan, stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada dukungan politik di parlemen. Fragmentasi partai yang tinggi sering kali membuat presiden harus membangun koalisi besar yang kompleks. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan sarat kompromi politik.
Menurut Dr. Iswadi, salah satu akar persoalan tersebut adalah banyaknya partai politik yang lolos ke DPR akibat ambang batas yang relatif rendah. Saat ini, ambang batas parlemen berada di angka 4 persen suara sah nasional. Meski sudah lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya, angka itu dinilai belum cukup untuk menyederhanakan sistem kepartaian secara signifikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan menaikkan ambang batas menjadi 10 persen, hanya partai partai yang memiliki dukungan nasional kuat yang dapat masuk ke parlemen. Langkah ini diyakini akan mengurangi fragmentasi politik dan mendorong terciptanya sistem multipartai sederhana. Dalam kondisi demikian, presiden akan lebih mudah membangun komunikasi politik dan menjalankan agenda pemerintahan tanpa harus menghadapi terlalu banyak kepentingan yang saling bertabrakan.
Dr. Iswadi memandang bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya tentang banyaknya partai politik, melainkan tentang efektivitas tata kelola pemerintahan. Terlalu banyak partai di parlemen sering kali menyebabkan proses legislasi berjalan lambat dan penuh tarik-menarik kepentingan. Dengan jumlah partai yang lebih ramping, proses perumusan kebijakan diharapkan menjadi lebih fokus, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik.
Selain memperkuat stabilitas pemerintahan, ambang batas 10 persen juga dinilai dapat mendorong konsolidasi politik. Partai-partai dengan basis ideologi atau platform serupa kemungkinan akan melakukan koalisi permanen atau bahkan merger untuk tetap bertahan. Proses ini dapat melahirkan partai yang lebih solid, memiliki struktur organisasi yang kuat, serta kaderisasi yang lebih matang.
Namun demikian, usulan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan menilai ambang batas 10 persen terlalu tinggi dan berpotensi mengurangi representasi politik. Suara pemilih yang diberikan kepada partai di bawah angka tersebut tidak akan terkonversi menjadi kursi di DPR. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa keterpinggiran di kalangan pemilih tertentu.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Iswadi menegaskan bahwa setiap kebijakan tentu memiliki konsekuensi. Namun, ia menilai manfaat jangka panjang berupa stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan lebih besar dibandingkan potensi kerugiannya. Ia juga menekankan pentingnya kajian akademik dan diskusi publik sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Lebih jauh, kenaikan ambang batas parlemen harus dilihat sebagai bagian dari reformasi sistem politik secara menyeluruh. Perubahan ini perlu diiringi dengan penguatan pendidikan politik, transparansi pendanaan partai, serta peningkatan kualitas kader dan calon legislator. Tanpa perbaikan menyeluruh, kenaikan ambang batas semata tidak akan otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas.
Pemilu 2029 memang masih beberapa tahun lagi, tetapi perdebatan mengenai desain sistem pemilu menjadi penting sejak dini. Usulan ambang batas 10 persen menghadirkan ruang diskusi tentang arah demokrasi Indonesia ke depan: apakah tetap mempertahankan sistem multipartai yang sangat majemuk, atau bergerak menuju sistem yang lebih sederhana dan terkonsolidasi.
Pada akhirnya, keputusan mengenai ambang batas parlemen adalah pilihan politik yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara representasi dan efektivitas. Gagasan Dr. Iswadi membuka diskursus penting tentang bagaimana memperkuat sistem presidensial tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Jika dirumuskan secara hati-hati dan partisipatif, bukan tidak mungkin ambang batas 10 persen menjadi salah satu langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang lebih stabil, kuat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.##
