Klikindonesia, Jakarta : Penegakan hukum kembali menjadi sorotan publik setelah seorang guru honorer diproses secara hukum hingga berujung pada penahanan. Peristiwa ini memicu gelombang diskusi di tengah masyarakat tentang konsistensi dan rasa keadilan dalam sistem hukum kita. Di saat yang sama, praktik rangkap jabatan oleh sejumlah pejabat negara masih kerap menjadi perbincangan tanpa kejelasan penindakan yang tegas. Kontras inilah yang melahirkan persepsi ketidakadilan.
Akademisi dan pengamat kebijakan publik, Dr. Iswadi, menilai bahwa fenomena tersebut tidak boleh diabaikan. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar tentang satu kasus hukum, melainkan tentang bagaimana negara memperlakukan warganya dalam kerangka equality before the law. Jika hukum ingin dihormati, maka ia harus ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi.
Guru honorer merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Mereka mengajar di berbagai pelosok dengan dedikasi tinggi, meski sering dihadapkan pada realitas kesejahteraan yang minim dan status kerja yang tidak pasti. Banyak di antara mereka menerima honor yang jauh dari layak, bahkan di bawah standar kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti itu, tekanan ekonomi dan sosial menjadi tantangan sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketika seorang guru honorer diproses hukum dengan cepat dan tegas, publik tentu berharap ada pertimbangan yang matang terhadap konteks sosial dan kemanusiaan. Penegakan hukum memang harus berjalan, namun keadilan tidak hanya diukur dari ketepatan prosedur. Ada dimensi empati, proporsionalitas, dan dampak sosial yang juga perlu diperhitungkan agar hukum tidak terkesan kaku dan semata-mata formalistik.
Di sisi lain, isu rangkap jabatan pejabat publik terus mencuat. Praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi efektivitas kinerja. Seorang pejabat yang memegang lebih dari satu jabatan strategis akan menghadapi pembagian fokus dan tanggung jawab yang tidak ringan. Selain itu, konsentrasi kekuasaan pada satu individu dapat mempersempit ruang partisipasi dan regenerasi kepemimpinan.
Yang menjadi sorotan bukan hanya keberadaan rangkap jabatan, tetapi juga respons terhadapnya. Jika dugaan pelanggaran oleh pejabat publik tidak segera ditindaklanjuti atau terkesan dibiarkan, sementara kasus yang melibatkan masyarakat kecil diproses secara cepat, maka persepsi ketimpangan akan sulit dihindari. Kesan bahwa hukum “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” pun semakin menguat.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi hukum sangat bergantung pada konsistensi. Dalam negara hukum, tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial atau jabatan. Jika seorang guru honorer dapat ditahan atas dugaan pelanggaran tertentu, maka pejabat yang terindikasi melanggar aturan rangkap jabatan pun harus mendapatkan penanganan yang transparan dan tegas.
Lebih jauh, ia melihat momentum ini sebagai refleksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan sistem pendidikan sekaligus. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap rangkap jabatan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap guru honorer juga harus menjadi prioritas, baik dalam aspek kesejahteraan, kepastian status, maupun pendampingan hukum.
Polemik ini pada akhirnya menyentuh pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar menjadi panglima? Keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan rasa kepercayaan. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakseimbangan dalam penerapan aturan, legitimasi hukum pun dapat tergerus.
Karena itu, penting bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip kesetaraan. Setiap kasus harus ditangani dengan standar yang sama, tanpa dipengaruhi oleh posisi, kekuasaan, atau kedekatan politik. Transparansi dalam proses dan kejelasan dalam penindakan menjadi kunci untuk mengikis persepsi ketidakadilan.
“Potret ketidakadilan” yang dirasakan publik seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa, dan guru termasuk yang berstatus honorer adalah pilar utamanya. Sementara itu, pejabat publik memegang amanah untuk mengelola negara dengan integritas dan tanggung jawab penuh.
Jika hukum mampu ditegakkan secara konsisten dan berkeadilan, maka kepercayaan publik akan tetap terjaga. Namun jika ketimpangan dibiarkan, pertanyaan tentang keberpihakan dan integritas akan terus mengemuka. Momentum ini seharusnya menjadi titik balik untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar hadir dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.##
