Klikindonesia-Aceh
Jakarta – Ketegangan politik yang meningkat pasca gelombang demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini mendorong sejumlah tokoh nasional untuk menyuarakan perlunya langkah cepat dan tegas dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu yang paling vokal adalah Dr. Iswadi, seorang akademisi sekaligus pengamat politik nasional, yang menilai bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa salah satu langkah strategis yang bisa segera diambil adalah melakukan reshuffle kabinet guna menjaga stabilitas nasional.
Menurut Dr. Iswadi, demonstrasi yang terjadi bukan semata mata ekspresi politik yang sporadis, melainkan cerminan dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja beberapa menteri yang dinilai tidak responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang. Ia menggarisbawahi bahwa dalam sistem demokrasi, suara rakyat baik melalui kotak suara maupun aksi damai harus menjadi perhatian serius pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo harus membaca sinyal ini dengan jernih. Perombakan kabinet bukan hanya hak prerogatif presiden, tapi juga bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan,” ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada media, Minggu (31/8).
Bagi Dr. Iswadi, kabinet bukan sekadar kumpulan pejabat tinggi negara, melainkan simbol kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu, jika terdapat menteri-menteri yang tak mampu menjalankan tugas dengan baik atau kehilangan legitimasi publik, maka langkah rasional dan etis adalah mengganti mereka dengan sosok-sosok yang lebih kapabel, profesional, dan berintegritas.
Rakyat tidak hanya menilai presiden dari pidato atau janji kampanye, tetapi juga dari performa para pembantunya di kabinet. Jika ada yang bekerja di bawah standar atau justru memperkeruh suasana, reshuffle adalah langkah tepat,” lanjutnya.
Iswadi juga menyoroti pentingnya keberimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme dalam penyusunan kabinet. Ia mengingatkan agar reshuffle tidak menjadi sekadar alat kompromi politik, tetapi benar-benar digunakan sebagai instrumen koreksi untuk memperbaiki arah kebijakan nasional.
Situasi politik saat ini dinilai sangat rentan dipolitisasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, langkah reshuffle yang tepat bisa menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah hadir dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Dr. Iswadi menyebut reshuffle sebagai “strategi politik damai” yang mampu meredam ketegangan dan mencegah krisis sosial yang lebih besar.
Ia menambahkan bahwa Indonesia pernah mengalami momen-momen reshuffle yang sukses membawa stabilitas baru, seperti pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, di mana perombakan kabinet dilakukan secara taktis untuk menjawab tantangan situasi tertentu.
Perombakan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab dan keberanian seorang pemimpin untuk menyesuaikan timnya dengan kebutuhan zaman,” tegas Dr. Iswadi.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Iswadi juga menyampaikan sejumlah kriteria ideal yang seharusnya dipertimbangkan Presiden Prabowo dalam memilih anggota kabinet baru. Ia menekankan pentingnya memilih figur-figur yang bersih dari kepentingan politik sempit, memiliki kapasitas teknokratis, serta memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial.
Negara ini butuh pemimpin yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga punya keberpihakan pada rakyat kecil, dan bisa bekerja di tengah tekanan politik tanpa kehilangan arah,” tuturnya.
Ia juga mendorong agar proses seleksi menteri lebih terbuka dan partisipatif, tidak tertutup hanya pada lingkaran partai politik pendukung. Menurutnya, inklusivitas dalam penyusunan kabinet akan menciptakan rasa memiliki yang lebih luas di tengah masyarakat.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengingatkan bahwa jika ketidakpuasan publik dibiarkan tanpa respon konkret, maka yang dikhawatirkan bukan hanya turunnya kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi juga krisis legitimasi yang bisa memicu instabilitas jangka panjang.
Negara ini terlalu besar untuk gagal karena kesalahan-kesalahan kecil yang dibiarkan. Presiden Prabowo punya peluang besar untuk membalikkan keadaan dan memperkuat mandatnya, salah satunya lewat reshuffle yang berani dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebagai penutup, ia berharap reshuffle bukan sekadar menjadi wacana politik atau alat kompromi, melainkan momentum untuk memulai babak baru pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berpihak pada rakyat.##
