Aceh. klikindonesia
Jakarta : Kerusuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi baru-baru ini kembali membuka luka lama bangsa. Dua pengemudi ojek online (ojol) menjadi korban dalam bentrokan yang terjadi antara massa aksi dan aparat keamanan. Mereka hanya mencari nafkah seperti biasa, namun harus merasakan dampak dari situasi yang tak kondusif. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam situasi demokrasi sekalipun, hak-hak warga sipil untuk merasa aman dan terlindungi tidak boleh diabaikan.
Melihat perkembangan situasi tersebut, Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd , angkat bicara. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut dan menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengambil tindakan tegas dan terukur demi mengembalikan stabilitas nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya kepada media, Dr. Iswadi menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap rakyat kecil, apalagi yang menjadi korban dalam situasi konflik sosial. Pengemudi ojol adalah bagian dari tulang punggung perekonomian informal. Mereka bekerja keras setiap hari untuk menghidupi keluarga di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.
“Ketika dua pengemudi ojol menjadi korban kericuhan, kita harus bertanya: di mana peran negara dalam melindungi warga sipil?” ujar Dr. Iswadi. Ia menambahkan bahwa konflik apapun yang terjadi, baik karena tuntutan ekonomi, sosial, maupun politik, tidak boleh dibayar dengan penderitaan rakyat kecil.
Dr. Iswadi menilai bahwa saat ini Indonesia memerlukan kepemimpinan yang tegas namun tetap bijaksana dalam menyikapi situasi nasional. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebagai kepala negara harus hadir dengan langkah-langkah nyata untuk memastikan bahwa konflik tidak berlarut-larut dan merugikan kepentingan rakyat secara luas.
Kepemimpinan yang kuat bukan hanya soal ketegasan, tetapi juga tentang keberanian mengambil keputusan yang tepat demi menjaga keutuhan bangsa dan melindungi masyarakat, ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya upaya dialog, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil dalam penanganan kerusuhan. Dr. Iswadi menyebut bahwa aparat keamanan perlu bertindak profesional dan proporsional, sementara para demonstran harus menyuarakan aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
Menurut Dr. Iswadi, demonstrasi merupakan hak dalam sistem demokrasi, namun jika kebebasan tersebut berubah menjadi tindakan anarkis, maka negara harus hadir untuk mengendalikan situasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Ia juga menyampaikan bahwa demonstrasi yang berujung ricuh tidak hanya merugikan fasilitas publik dan menciptakan ketegangan sosial, tetapi juga menimbulkan trauma bagi warga sipil yang tidak bersalah. “Kita harus mendidik masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang konstitusional dan damai,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Dr. Iswadi mengajak seluruh elemen bangsa dari pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis, hingga rakyat biasa untuk sama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas nasional. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan tantangan kompleks, dan hanya bisa dihadapi dengan semangat persatuan.
“Kita tidak bisa membangun bangsa di atas kebencian dan kekerasan. Kita hanya bisa maju jika seluruh komponen masyarakat saling menghormati dan bekerja sama menjaga ketertiban, kata Dr. Iswadi.
Ads
Komentar